Notification

×

Iklan

Iklan

Mini Kompetisi Proyek Sheet Pile Jalupang Disorot, Kewenangan PPK dan Transparansi 7 Peserta Dipertanyakan

Kamis, 19 November 2026 | November 19, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-19T18:20:15Z

 


Karawang, Jurnal Jabar – Pelaksanaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) menggunakan material Sheet Pile di Sungai Cipangulah, kawasan Jalupang, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Bukan semata-mata karena menggunakan metode E-Purchasing melalui Mini Kompetisi, melainkan menyangkut dugaan kejanggalan kewenangan pelaksana pengadaan serta transparansi proses penetapan pemenang. Proyek senilai Rp4.581.591.006 tersebut dimenangkan CV Zafina Konstruksi, dengan pagu anggaran Rp5,5 miliar dan volume pekerjaan sepanjang 155,38 meter.


Persoalan muncul setelah Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno, menjelaskan bahwa Mini Kompetisi diikuti tujuh perusahaan. Namun, ketika proses tersebut dipertanyakan, informasi mengenai identitas ketujuh perusahaan peserta, hasil evaluasi, serta dasar penilaian yang menjadikan CV Zafina Konstruksi sebagai pemenang belum disampaikan secara terbuka. Padahal, informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah persaingan berlangsung secara sehat, setara, dan sesuai persyaratan.


Sorotan berikutnya menyangkut kewenangan pelaksanaan Mini Kompetisi. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026, Mini Kompetisi dengan nilai di atas Rp200 juta pada prinsipnya dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. PPK dapat melaksanakannya apabila terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam ketentuan pengecualian, yakni ketika Mini Kompetisi belum dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.


Menanggapi persoalan tersebut, Tri Winarno menjelaskan bahwa pada masa awal penerapan sistem, akun Pokja Barjas dan INAPROC belum siap disesuaikan. Ia juga menyebutkan SK Bupati terkait pembentukan tim Pokja baru terbit pada 24 September 2026. Atas kondisi tersebut, menurut penjelasannya, Mini Kompetisi sebelumnya masih dapat dilaksanakan oleh PPK. Namun, penjelasan ini masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen administrasi yang menunjukkan kondisi dan kewenangan PPK pada saat proses berlangsung.


Yang menjadi perhatian adalah Surat/Bukti Pesanan elektronik proyek tersebut tercatat bertanggal 21 September 2026, atau tiga hari sebelum tanggal penerbitan SK Pokja sebagaimana dijelaskan pihak PUPR. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kronologi sebenarnya: kapan Mini Kompetisi dimulai, kapan tujuh perusahaan memasukkan penawaran, siapa yang melakukan evaluasi, kapan pemenang ditetapkan, dan atas dasar kewenangan apa proses tersebut dijalankan? Tanggal pesanan saja belum membuktikan adanya pelanggaran, tetapi rekaman waktu setiap tahapan di INAPROC perlu dibuka untuk memastikan kepatuhan prosedur.



Selain persoalan kewenangan, alasan penetapan CV Zafina Konstruksi sebagai pemenang juga perlu dijelaskan secara transparan. Apakah perusahaan tersebut memperoleh nilai evaluasi terbaik berdasarkan spesifikasi teknis, kualifikasi usaha, harga penawaran, kemampuan pelaksanaan, serta dukungan material Sheet Pile? Perlu ditegaskan bahwa penyedia tidak harus menjadi produsen material sendiri, tetapi tetap wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan bertanggung jawab atas mutu serta hasil pekerjaan. Karena itu, publik berhak mengetahui dasar objektif yang membedakan penawaran pemenang dengan enam peserta lainnya.


Dengan nilai kontrak lebih dari Rp4,5 miliar, persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut adanya tujuh peserta dan menyatakan sistem E-Purchasing telah berjalan. Dokumen yang perlu diperlihatkan antara lain riwayat transaksi INAPROC, identitas peserta sesuai ketentuan keterbukaan informasi, berita acara hasil Mini Kompetisi, dokumen evaluasi, dasar penetapan pemenang, HPS, serta bukti kewenangan pejabat yang melaksanakan proses tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak ada prosedur yang menyimpang dan uang negara digunakan secara akuntabel.


Memandang persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari Kabid SDA Tri Winarno dan Dinas PUPR Karawang. Apabila seluruh proses telah sesuai aturan, dokumen administrasi dan rekam jejak elektronik semestinya dapat menjadi dasar pembuktian. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian kewenangan atau prosedur, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan internal pemerintah maupun instansi berwenang. Hingga seluruh dokumen diperiksa, dugaan kejanggalan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun menyalahkan pihak tertentu. Sebab, transparansi bukan sekadar memberikan jawaban, melainkan membuktikan bahwa setiap keputusan pengadaan telah dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


( Tim )